ANALISA YURIDIS PENGGUNAAN KEKUATAN ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA

Dibenci tapi dicari. Di caci maki ketika beraksi namun dinanti ketika pelaku kejahatan berunjuk gigi. Itulah gambaran yang tepat untuk menggambarkan institusi Kepolisian. Profesi yang oleh masyarakat Eropa disebut dengan profesi yang tak mengenal terima kasih apalagi pujian. Berawal dari keprihatinan penulis melihat anggota Kepolisian khususnya Polri yang justru lebih sering mandapat kecaman ketika melaksanakan tugas termasuk dalam hal penanggulangan unjuk rasa yang marak sejak era reformasi bergulir sejak tahun 1998 silam. Apalagi penulis juga merupakan anggota Bhayangkara yang pernah merasakan pengapnya ruang tahanan justru ketika selesai melaksanakan tugas. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat sebuah penulisan hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum yang berjudul �Analisa Yuridis Penggunaan Kekuatan Anggota Kepolisian Dalam Penanggulangan Aksi Unjuk Rasa�. Penulis akan membahas permasalahan tentang, pertama: apakah penggunaan kekuatan oleh anggota Kepolisian dalam penanggulangan aksi unjuk rasa dapat dibenarkan oleh undang-undang. Kedua: bagaimana sanksi untuk anggota Kepolisian yang melanggar ketentuan perundang-undangan dalam menangani aksi unjuk rasa. Penulisan ini termasuk penelitian normatif deskriptif yang menggunakan data primer, sekunder maupun tersier. Dalam bab selanjutnya penulis akan membahas tinjauan Kepolisian secara umum, satuan pelaksana pengendalian massa, tinjauan penggunaan kekuatan, hambatan-hambatan dan tahapan penggunaan. Setelahnya penulis akan membahas tentang sanksi bagi anggota Polri termasuk analisa putusan No. 1272 / PID. B / 2004 / PN. JKT. PST. Dari pembahasan-pembahasan tersebut akan diakhiri oleh suatu kesimpulan yaitu bahwa penggunaan kekuatan dibenarkan oleh undang-undang selama memenuhi prinsip-prinsip penggunaan kekuatan yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal serta anngota Polri yng melakukan suatu pelanggaran akan dikenakan sanksi baik sanksi disiplin, kode etik bahkan sanksi pidana. Penulisan ini akan diakhiri oleh saran dari penulis yaitu agar Polri lebih aktif mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas agar jangan sampai ada petugas di lapangan yang tersandung kasus hukum dan agar perlindungan terhadap anggota Polri dapat lebih ditingkatkan.

1.  UEU-Undergraduate-53-COVER.pdf - 33 KB
2.  UEU-Undergraduate-53-DAFTAR ISI.pdf - 76 KB
3.  UEU-Undergraduate-53-ABSTRAK.pdf - 106 KB
4.  UEU-Undergraduate-53-KATA PENGANTAR.pdf - 80 KB
5.  UEU-Undergraduate-53-LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf - 60 KB
6.  UEU-Undergraduate-53-LEMBAR TANDA PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI.pdf - 47 KB
7.  UEU-Undergraduate-53-PERNYATAAN KEASLIAN ISI SKRIPSI.pdf - 47 KB
8.  UEU-Undergraduate-53-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 132 KB